Sabtu, 27 Oktober 2012

Mahasiswa Inhil Demo di Kantor DPRD dan Gubernur Riau


Rabu, 24 Okt 2012 06:47 WIB
Mereka menuntut anggota DPRD Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang standarisasi harga minimal komiditi kelapa. Pekanbaru, (Analisa). Sekitar 50 demonstran yang tergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indragiri Hilir (PB-HIPPMIH) menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi dan Gubernur Riau, Selasa (23/10). 
"Kabupaten Inhil merupakan sentra produksi kelapa. Hampir 80 persen penduduknya bertumpu pada bidang pertanian kelapa. Tetapi saat ini harga kelapa anjlok kepada titik terendah. Hanya Rp200 per buah," tutur Sudirman, Koordinator Lapangan PB HIPPMIH dalam orasinya di depan kantor gubernur. Mahasiswa ini juga meminta Gubernur Riau (Gubri) Rusli Zainal yang merupakan putra asli Inhil untuk turun tangan membantu masyarakat, khususnya petani kelapa dan kopra. Sementara itu, Ketua Umum PB-HIPPMIH Mahmuddin menambahkan, anjloknya harga kelapa ini sudah berlangsung sejak empat bulan yang lalu. Sebelumnya, harga komoditi ini berkisar Rp800 hingga Rp1.100 per buah. "Selain meminta standarisasi harga, kami juga minta Bupati Inhil Indra Mukhlis Adnan dan gubernur segera merekomendasikan pencabutan izin operasional PT Pulau Sambu. Karena selama ini perusahaan ini seenaknya mengendalikan harga dibeli dari petani kelapa. Jika bupati tak mampu, ya, sebaiknya mundur saja!" tukasnya. Ditambahkannya, permasalahan yang menimpa petani kelapa Inhil ternyata tak hanya membawa dampak pada kemerosotan pada perekonomian masyarakat setempat, tetapi juga bakal mengancam kelangsungan pendidikan mahasiswa yang merupakan anak-anak petani Inhil. berorasi para demonstran ini lalu menyerahkan aspirasi tertulis mereka kepada Komandan Satpol PP Riau, Dendi Zulhairi. Setelah itu mereka pun membubarkan diri dengan tertib. (dw)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar